KOALISI.co - Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPR Aceh, Sulaiman menduga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh telah ‘bermain mata’ saat proses penjaringan calon Direktur Utama (Dirut) PT Bank Aceh Syariah.

“OJK telah bekerja diluar kewenangan dan terkesan tendesius sehingga menimbulkan kegaduhan publik. Hasilnya, kekosongan posisi strategis dapat memperlambat capaian kinerja Bank Aceh,” kata politisi Partai Aceh ini kepada KOALISI.co, Sabtu (29/10).

Menurut Sulaiman, merujuk ke SEOJK No.39/2016 disebutkan bahwa apabila kandidat yang telah mengikuti Fit dan Proper Test (uji kepatutan dan kelayakan) dan telah lulus sebagai sebagaimana dipersyaratkan, administrasi lengkap, integritas tidak bermasalah, dan kompetensi memadai, maka layak menjadi Dirut Bank.

Baca Juga: Melibatkan Lembaga Profesional, Bank Aceh Kembali Buka Rekrutmen Direktur Utama

“Bukan malah menambah syarat baru ‘extra ordinary’ yang tidak ada dalam regulasi. Penambahan syarat sosok terkesan sangat tendensius dan subjektif, karena bagaimana kita menilai sosok yang extra ordinary nantinya,” tandas Sulaiman

Oleh sebab itulah, anggota Komisi III DPR Aceh ini menduga OJK juga memiliki kandidat titipan yang mungkin lebih dulu ‘bermain mata’. Padahal kewenangan mengangkat atau tidak seseorang sebagai Dirut Bank Aceh nantinya ada ditangan Pj Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP).

“tidak lolosnya calon Dirut Bank Aceh, terkesan betapa tidak sejalan dan sinergi OJK dengan Gubernur yang mengirimkan nama-nama calon Dirut. Maka, kita berharap kepada OJK jangan berpolitik dalam proses Recruitment calon Dirut yang dapat mengganggu kinerja bank Aceh,” sambung Sulaiman.

Baca Juga: Bank Aceh Raih Peringkat 1 Collecting Agent Performance Award dari Kemenkeu

“Seharusnya selaku mitra strategis pemerintah Aceh, OJK terlebih dahulu mengkomunikasikan hal tersebut dengan PSP sebelum mengambil keputusan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta kekosongan posisi strategis yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Bank Aceh,” demikian Sulaiman