WALHI: Banjir di Aceh Tenggara Bukti Kerusakan Hutan Semakin Masif

KOALISI.co - Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Ahmad Salihin menyebutkan banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara selama sepekan terakhir ini menunjukkan bahwa kerusakan tutupan hutan semakin masif.

Ahmad Salihin mengatakan, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), banjir yang melanda Aceh Tenggara selama sepekan terakhir ini telah berdampak terhadap 8.101 jiwa dan 2.230 kepala keluarga.

“Sebanyak 326 jiwa terpaksa harus diungsikan, meskipun hingga sekarang belum ada laporan korban jiwa” kata Ahmad Salihin kepada KOALISI.co, Senin (28/8/2023).

Baca Juga: WALHI Minta APH Telusuri Material Proyek Pembangunan Tanggul Pantai di Aceh Jaya

Dikatakan, ada 5 kecamatan dan 28 gampong dikepung banjir setelah intensitas hujan lebat melanda Aceh Tenggara.

“Akibatnya merusak lahan padi 350,50 hektar dan lahan jagung 53 hektar. Bahkan dilaporkan jembatan Lawe Hijo Ampera putus,” ujar Ahmad Salihin pria yang kerap disapa Om Sol itu.

Ahmad Salihin menjelaskan, kerusakan tutupan hutan di Aceh Tenggara mayoritas terjadi dalam Hutan Lindung (HL) dan Taman Nasional (TN) yang seharusnya dijaga dan dilindungi.

Baca Juga: WALHI Aceh Sebut Karhutla di Aceh Terbanyak, Peringkat Pertama di Indonesia

“Dampaknya saat musim hujan dengan intensitas tinggi, banjir dengan mudah terjadi, karena daya tampung semakin berkurang karena hutan sudah gundul,” jelasnya.

Lanjut Om Sol, kondisi hutan di Aceh Tenggara terus menyusut setiap tahunnya sejak 2014 lalu, ini yang kemudian menjadi pemicu mudah terjadi banjir bila hujan lebat melanda.

“Oleh sebab itu, WALHI Aceh mendesak pemerintah Aceh memproteksi kerusakan hutan di Aceh Tenggara yang terus terjadi setiap tahunnya,” tambahnya.

Baca Juga:Polisi Kepung Rumah Warga Pasca Aksi Tolak Tambang di Nagan Raya, Ini Kata WALHI Aceh

Begitu juga tidak membuka jalan baru, cukup memaksimalkan jalan yang sudah ada dengan memperbaiki agar mudah dilalui.

"Sudah saatnya Aceh Tenggara memasukkan mitigasi bencana banjir dalam merevisi qanun tata ruang kabupaten sebagai salah satu solusi untuk menanggulangi bencana banjir dalam jangka panjang," tukas Om Sol.