KOALISI.co – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar agar segera menyelesaikan tunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah tersebut.

Ketua YARA Aceh Besar, M. Nur, menegaskan bahwa keterlambatan pencairan TPP telah menimbulkan keresahan di kalangan ASN. Menurutnya, hal ini berdampak langsung pada semangat kerja dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Kita harus memprioritaskan kesejahteraan pegawai, karena mereka adalah ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Jika kesejahteraan mereka diperhatikan, tentu pelayanan akan semakin maksimal,” ujar M. Nur, Selasa (22/7/2025).

Baca Juga: YARA Gugat Kemendagri soal Hilangnya 4 Pulau di Aceh, KIP Gelar Sidang Sengketa Informasi

Ia menjelaskan bahwa TPP merupakan bagian dari penghasilan di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN. Kesejahteraan ini, katanya, sangat penting guna menjaga kinerja serta loyalitas para pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

“Banyak ASN mulai merasa resah karena hingga saat ini TPP belum juga dicairkan. Akibatnya, ada yang menjadi enggan masuk kantor. Hal ini tentu bisa memicu krisis kepercayaan terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Besar,” katanya.

M. Nur menilai keterlambatan tersebut harus segera ditangani dengan langkah nyata agar tidak mengganggu pelayanan publik yang seharusnya tetap berjalan optimal.

Baca Juga: Eks Kombatan GAM Minta YARA Jangan Adu Domba Legislatif dan Eksekutif

"Selama ini ASN menjalankan tugas yang cukup berat. Jangan sampai hak-hak mereka diabaikan. Pemerintah harus adil dalam memberikan beban kerja dan memenuhi kewajiban kepada pegawai," tegasnya.

Melalui YARA, pihaknya meminta agar Pemkab Aceh Besar menjadikan penyelesaian pembayaran TPP sebagai prioritas utama. Hal ini penting demi menjaga stabilitas pelayanan publik serta memastikan motivasi kerja para pegawai tetap terjaga.

“Ini menjadi poros penting untuk keberlangsungan bersama,” pungkas M. Nur.