KOALISI.co - DPRK Aceh Utara menggelar Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Jumat (25/9/2026), dengan agenda penyampaian laporan Gabungan Komisi, pendapat akhir fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, S.E., M.M., dan turut dihadiri para Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Sekretaris Daerah Aceh Utara, Dayan Albar, S.Sos., M.A.P., serta 42 dari 45 anggota DPRK Aceh Utara. Hadir pula Sekretaris DPRK Aceh Utara, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekdakab, kepala SKPK, kepala badan dan kantor, kepala bagian, para camat, serta undangan dan insan pers.

Dalam rapat tersebut, Gabungan Komisi I, II, III, IV dan V menyampaikan hasil pembahasan terhadap Rancangan Perubahan APBK 2026. Pembahasan dilakukan melalui Badan Anggaran dan Gabungan Komisi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Selain agenda pengambilan keputusan terhadap Perubahan APBK 2026, dalam rapat tersebut juga disampaikan laporan Gabungan Komisi yang memuat sejumlah rekomendasi terkait PT Pembangunan Aceh (PEMA) dan PT Pema Global Energi (PGE), termasuk kewajiban Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja B serta komitmen pembangunan Sport Center di Kabupaten Aceh Utara.

Gabungan Komisi meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara segera melakukan penagihan secara resmi terhadap kewajiban finansial PI 10 persen untuk periode 2023 hingga 2026. Selain itu, PT PEMA dan PT PGE diminta menyampaikan secara terbuka dan tertulis mengenai nilai PI 10 persen yang telah disepakati, dasar perhitungan, skema pembayaran, jumlah yang telah dan belum dibayarkan, jadwal pembayaran, serta dasar hukum dan dokumen perjanjian yang menjadi landasan pembayaran.

Baca Juga: Tiga Tahun Nunggak, DPRK Aceh Utara Minta PEMA dan PGE Lunasi PI 10 Persen

Selanjutnya, fraksi-fraksi DPRK Aceh Utara menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan bersama antara legislatif dan eksekutif.

Dalam sambutan Bupati Aceh Utara yang disampaikan Sekretaris Daerah Aceh Utara, Dayan Albar, S.Sos., M.A.P., disampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRK, TAPD, Gabungan Komisi dan seluruh pihak yang telah mengikuti rangkaian pembahasan Rancangan Perubahan APBK 2026.

Setelah melalui pembahasan dan penyampaian pendapat akhir fraksi, DPRK Aceh Utara bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyetujui Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026 untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, rancangan qanun tersebut beserta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengikuti proses pembahasan hingga pengambilan keputusan. Rapat kemudian ditutup setelah seluruh agenda selesai dilaksanakan.