Menurutnya, dalam kondisi berkepanjangan, masyarakat cenderung fokus pada kebutuhan jangka pendek dibandingkan risiko jangka panjang. Tekanan ekonomi dan ketidakpastian membuat warga berada dalam kondisi survival mode.

Pemulihan yang dihitung, bukan dirasakan

Di sektor pertanian, pemerintah menyebut telah melakukan intervensi besar. Sebanyak 6.304 hektare sawah rusak ringan disebut telah ditangani, sementara dari 2.470 hektare sawah rusak sedang, sekitar 1.770 hektare diklaim telah dipulihkan.

Namun istilah intervensi tidak berarti lahan kembali produktif.

Baca Juga: Hilang Saat Banjir Bandang Desember Lalu, Jasad Warga Gedumbak Ditemukan Tinggal Kerangka

Di lapangan, banyak petani belum bisa kembali menanam karena lumpur tebal sulit diolah tanpa alat dan biaya. Pemerintah menyebut lumpur tersebut subur dengan pH sekitar 6,5, tetapi persoalan utama bagi petani adalah keterbatasan alat.

“Kalau tidak ada alat, sangat sulit dipulihkan. Lumpur yang menutupi sawah mencapai 80 cm,” kata Razak, Keuchik Desa Batu Sumbang.

Sekitar 60 kepala keluarga di desa tersebut menggantungkan hidup dari lahan yang kini tidak bisa digunakan. Banyak warga terpaksa bekerja serabutan atau keluar desa mencari nafkah.

Ketika alat tidak ada, warga menanggung sendiri

Pemerintah daerah mengakui tidak melakukan pengadaan alat berat secara langsung. Kebutuhan tersebut bergantung pada bantuan pihak lain seperti BNPB, TNI, dan perusahaan.

Keterbatasan alat dan biaya menjadi kendala utama di lapangan.

Junaidi (52), petani nilam di Desa Pantee Kera, kini bekerja serabutan dengan penghasilan sekitar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per hari.

Baca dihalaman selanjutnya >>>