Ketika data tidak dibuka

Berbagai klaim disampaikan, mulai dari kerugian triliunan rupiah hingga progres pemulihan tinggi. Namun data rinci yang memungkinkan publik memverifikasi klaim tersebut masih terbatas.

Tidak ada penjelasan terbuka mengenai standar lahan pulih, hunian layak, maupun indikator progres pembangunan.

Dalam situasi ini, angka-angka pemulihan menjadi sulit diuji dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.

Baca Juga: Elmansyur Peduli Kolaborasi dengan Kitabisa Gelar Pengobatan Gratis untuk Korban Banjir Aceh Utara

Hidup di antara risiko dan kebutuhan

Di Desa Seneubok Saboh, Kecamatan Pantee Bidari, sebagian warga menolak relokasi karena lokasi baru dinilai jauh dari akses ekonomi.

Yusnidar (28), pemilik kedai kecil, memilih bertahan.

“Sempat ada tawaran pindah, tapi saya menolak. Di sini saya bisa berjualan. Kalau dipindah, siapa yang mau belanja,” katanya.

Pilihan tersebut bukan soal keberanian, melainkan keterpaksaan. Warga dihadapkan pada dua risiko, tetap tinggal di zona rawan atau kehilangan sumber penghidupan.

Menunggu tanpa kepastian

Empat bulan setelah bencana, pemerintah berbicara dalam angka, sementara warga hidup dalam ketidakpastian.

Di Desa Pantee Kera, Sani masih menatap langit setiap sore. Hujan bukan lagi sekadar cuaca, tetapi ancaman. Rumah belum ada, lahan belum pulih, dan pilihan sangat terbatas.

Selama pemulihan lebih banyak diukur dari laporan dibandingkan kenyataan, jarak antara kebijakan dan kehidupan warga akan terus melebar.

Di bawah terpal yang mulai rapuh, satu hal menjadi jelas, rumah bukan sekadar bangunan, melainkan batas tipis antara bertahan hidup atau kembali kehilangan segalanya.