KOALISI.co - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, melantik 290 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Aceh. Pelantikan berlangsung di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (26/9/2025).

Adapun rinciannya terdiri dari 113 pejabat eselon III dan 177 pejabat eselon IV.

Sekda Aceh, M Nasir, menyampaikan bahwa rotasi jabatan dan pelantikan pejabat baru merupakan hal wajar untuk menyegarkan kinerja birokrasi. Ia berharap pejabat yang baru dilantik mampu memberi dampak positif bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga: Tenaga Kerja Terampil Jadi Prioritas, Gubernur Aceh Dorong Menaker Bangun BLK Baru

Menurutnya, pejabat Pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab besar dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang masih membelit daerah. Beberapa di antaranya adalah masalah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan stunting.

“Aceh saat ini masih berada pada posisi termiskin. Tingkat kemiskinan mencapai 12,33 persen atau sekitar 740 ribu jiwa dari total 5,5 juta penduduk Aceh,” kata Nasir.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Aceh baru mencapai 4,5 persen, masih di bawah rata-rata nasional. Begitu pula angka stunting yang dinilai masih menjadi masalah serius.

Baca Juga: Gubernur Mualem Beri Batas Waktu 2 Minggu, Tambang Ilegal di Aceh Harus Angkat Kaki

Selain itu, Pemerintah Aceh juga tengah berupaya mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu mendorong percepatan realisasi anggaran di setiap instansi.

“Hingga hari ini, realisasi anggaran berada di angka 58,1 persen dari target 61 persen. Masih ada deviasi sebesar 3 persen,” ungkap Nasir.

Ia menegaskan bahwa penyegaran jabatan harus berdampak pada peningkatan realisasi anggaran. “Jangan sampai setelah dilantik, realisasinya malah stagnan,” ujarnya.

Baca Juga: Sekda Aceh Buka Rapat Kerja Triwulan III tahun 2025 Bank Aceh

Lebih lanjut, Nasir menjelaskan bahwa realisasi belanja anggaran sangat berkaitan dengan upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran. Jika realisasi tersendat, maka program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja juga ikut terhambat.

“Saya berharap bapak dan ibu pejabat dapat mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi bersama kepala SKPA masing-masing. Hal ini penting untuk mempercepat realisasi anggaran sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan,” tutup Sekda Aceh Muhammad Nasir.