KOALISI.co - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta dukungan penuh dari Komisi IX DPR RI untuk memperkuat layanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan pekerja di Aceh. Permintaan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, Senin (6/10/2025).

Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Komisi IX terhadap pembangunan sektor kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh. Ia menilai, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh rombongan Komisi IX DPR RI. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan kehormatan sekaligus kesempatan berharga untuk memperkuat kerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujar Fadhlullah.

Baca Juga: Wagub Sapa Supir Truk Pelat Luar Aceh di Puncak Geurutee, Beri Jajan Makan Siang

Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di tengah keterbatasan dana otonomi khusus (Otsus) yang mengalami pengurangan dalam lima tahun terakhir.

“Meski dana Otsus berkurang, Pemerintah Aceh tetap memastikan seluruh masyarakat Aceh terlindungi melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga tengah mengoptimalkan program Badan Gizi Nasional (BGN) yang sudah berjalan di 326 dari total 855 titik dapur dengan 1,7 juta penerima manfaat. Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan gizi masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman dan daerah rawan pangan.

Baca Juga: Ikuti SOTK Baru, 610 Pejabat Administrator dan Pengawas Pemerintah Aceh Dikukuhkan

Fadhlullah turut menyoroti pentingnya dukungan Komisi IX terhadap pembangunan tiga rumah sakit (RS) regional di Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Barat. Menurutnya, dukungan dari Kementerian Kesehatan sebagai mitra kerja Komisi IX sangat dibutuhkan untuk memperkuat fasilitas dan melengkapi alat kesehatan di rumah sakit tersebut.

“Dengan kondisi geografis Aceh yang luas, keberadaan RS regional sangat penting agar masyarakat di daerah terpencil tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Banda Aceh untuk mendapatkan layanan kesehatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wagub Aceh menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk memperkuat sektor kesehatan dan ketenagakerjaan melalui sinergi dengan DPR RI dan kementerian terkait.

Baca Juga: Pemerintah Aceh Imbau Warga Segera Mutasi Plat Kendaraan ke BL

“Kami berharap melalui kunjungan ini lahir kebijakan nyata dan dukungan konkret bagi peningkatan layanan kesehatan, tenaga kerja, serta perlindungan pekerja migran Aceh. Kami titipkan harapan agar Aceh terus maju dan sejahtera,” ujar Fadhlullah.

Ketua Komisi IX DPR RI, Drg. Putih Sari, menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi daerah.

“Kami telah meninjau langsung RSUD dr. Zainoel Abidin dan mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan. Namun, tentu masih dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat untuk memperkuat layanan kesehatan di Aceh,” katanya.

Baca Juga: Gubernur Mualem Beri Batas Waktu 2 Minggu, Tambang Ilegal di Aceh Harus Angkat Kaki

Putih Sari juga mengapresiasi capaian Pemerintah Aceh dalam peningkatan indikator kesehatan, termasuk umur harapan hidup dan pemerataan akses layanan di daerah terpencil. “Kami ingin memastikan seluruh program prioritas nasional, seperti BGN dan BPJS, dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” tambahnya.

Dalam sesi dialog, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh telah menyerahkan aset RS Regional kepada Pemkab Aceh Tengah. Namun, pihaknya masih membutuhkan dukungan alat kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat.

“Rumah sakit ini menjadi rujukan bagi lima kabupaten. Kadang pasien meninggal di jalan karena jarak terlalu jauh. Maka kami berharap bantuan alat kesehatan dapat segera terealisasi,” ujarnya.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Gizi Nasional (BGN), BP2MI, serta perwakilan Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh.