Wagub Aceh Minta Pemerintah Pusat Naikkan Bantuan Rumah Rusak Berat Jadi Rp98 Juta
KOALISI.co – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh meminta Pemerintah Pusat meningkatkan nilai bantuan rumah layak huni bagi warga terdampak banjir dengan kategori rusak berat menjadi Rp98 juta per unit. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana banjir, Kamis (25/12/2025), di Kantor Gubernur Aceh.
Rapat yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suhariyanto itu menjadi ajang untuk membahas langkah penanganan dan pemulihan bencana di Aceh.
Wagub menegaskan, besaran bantuan yang ada saat ini belum mencukupi untuk membangun rumah sesuai standar di Aceh. Nilai Rp98 juta yang diminta merujuk pada standar bangunan layak huni yang telah diterapkan Pemerintah Aceh.
Baca juga: Pemerintah Aceh Perpanjang Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Selama 14 Hari
“Kami memohon agar bantuan rumah layak huni bagi warga yang rumahnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi Rp98 juta. Ini sesuai standar bangunan layak huni Pemerintah Aceh,” ujar Wagub.
Selain perumahan, Wagub juga meminta percepatan penanganan dampak banjir pada sektor produktif. Ia menyoroti perlunya segera memulihkan lahan sawah, tambak, perkebunan yang menjadi mata pencaharian, serta kawasan permukiman yang terendam lumpur agar aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan, terutama jelang bulan suci Ramadhan.
Menko PMK Pratikno menekankan bahwa penanganan bencana di Aceh tidak boleh hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar. Pemerintah Pusat juga akan memikirkan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Baca juga: Pemerintah Aceh Waspada Penyakit Menular di Pengungsian Paskabencana, TBC dan Campak Jadi Prioritas
“Selain kebutuhan dasar, kita juga perlu memikirkan bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh kembali. Jika situasi di lapangan belum memungkinkan, status kedaruratan bisa diperpanjang,” kata Pratikno.
Pratikno juga menyebutkan akan memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat menjelang puasa Ramadhan serta calon jemaah haji dari wilayah terdampak. “Untuk jemaah haji dari wilayah terdampak banjir, kita koordinasikan dengan lembaga pengelola haji agar tidak diberlakukan standar yang sama,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendataan menjadi kunci utama agar bantuan tepat sasaran, dan akan mengawal kebijakan lintas kementerian dan lembaga di Jakarta untuk hal ini.
Baca juga: Banjir Bandang Akhir November Pasang Kerugian Pertanian Aceh Lebih dari Rp 1 Triliun
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto melaporkan bahwa dampak banjir di Aceh masih sangat luas. Dari 18 kabupaten/kota terdampak, tujuh daerah telah memasuki masa transisi darurat ke pemulihan (Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Langsa, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Singkil), sedangkan 11 lainnya masih berstatus tanggap darurat.
Terkait rumah rusak berat, Suhariyanto menjelaskan terdapat dua skema penanganan: warga yang ditampung keluarga akan mendapatkan bantuan biaya hidup per bulan, sedangkan yang tidak memiliki tempat tinggal akan difasilitasi hunian sementara. Hunian sementara bisa dibangun di berbagai lahan kosong selama sesuai spesifikasi BNPB dan kebutuhan dasar terpenuhi.
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir juga memaparkan dampak banjir dan langkah yang telah dilakukan. Ia menyebutkan, Aceh mengusulkan bantuan uang tunai untuk 80 ribu unit rumah yang rusak ringan dan sedang guna mengurangi pengungsian, sementara rumah rusak berat difasilitasi hunian sementara.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh pejabat terkait dari BNPB, Kemendagri, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, dan instansi lainnya. (*)
 | ||
| Rubrik | : | News |
Komentar