KOALISI.co – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) guna membahas percepatan realisasi kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Kabupaten/Kota dan Desa (TKD). Dalam pertemuan tersebut, DPRA juga menyoroti perkembangan data administrasi yang dilaporkan masing-masing SKPA sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program pembangunan di Aceh.

Rapat yang berlangsung di Ruang Serbaguna Gedung Sekretariat DPRA, Banda Aceh, Selasa (30/6) pukul 10.00 WIB itu menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana hidrometeorologi dan optimalisasi penggunaan anggaran daerah.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh H. Abdurrahman Ahmad selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh DPRA. Rapat merupakan tindak lanjut dari Surat Satgas Pengawasan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh DPRA Nomor 16/Satgas PPBH-PA/VI/2026.

Baca Juga: DPRA Sahkan Tiga Raqan Usul Inisiatif 2026, Perkuat Syariat Islam, Tata Kelola Pertambangan, dan Perlindungan Generasi Aceh

Delapan SKPA hadir secara langsung tanpa diwakilkan, yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pengairan Aceh, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, serta Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

Dalam rapat tersebut, seluruh peserta membahas perkembangan pelaksanaan program yang didanai melalui Dana TKD, sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang menyebabkan realisasi anggaran di sejumlah sektor masih belum optimal.

Forum juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai target, tepat waktu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.

Baca Juga: DPRA Terima LHP BPK RI, Pemerintah Aceh Raih Opini WTP dengan Sejumlah Catatan Strategis Dana Otsus

Anggota Satgas DPRA, Irfansyah, dalam penyampaiannya meminta Pemerintah Aceh melalui SKPA yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana hidrometeorologi agar segera merealisasikan seluruh anggaran Dana TKD yang telah dialokasikan kepada Aceh.

Menurutnya, percepatan pelaksanaan program sangat penting agar pembangunan tidak terhambat dan anggaran yang telah tersedia benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Irfansyah juga mengingatkan bahwa DPRA selama ini terus memperjuangkan agar alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh sebesar 2,5 persen dapat dipertahankan pada masa mendatang.

Baca Juga: DPRA Sampaikan Rekomendasi LKPJ Gubernur Aceh 2025, Perkuat Pengawasan dan Buka Masa Persidangan II Tahun 2026

Namun, ketika delegasi DPRA melakukan pembahasan bersama DPR RI, muncul pertanyaan dari pemerintah pusat terkait masih tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Aceh.

Kondisi tersebut dinilai menjadi perhatian serius karena tingginya SILPA menunjukkan masih rendahnya tingkat serapan anggaran. Hal itu dikhawatirkan dapat memengaruhi argumentasi Aceh dalam memperjuangkan keberlanjutan Dana Otsus sebesar 2,5 persen.

"Ketika kami berada di DPR RI memperjuangkan Dana Otsus Aceh, salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengapa Aceh masih memiliki SILPA yang tinggi. Jika anggaran yang ada belum terserap secara optimal, tentu akan muncul pertanyaan mengenai urgensi penambahan Dana Otsus di masa mendatang," ujar Irfansyah.

Baca Juga: Gubernur Aceh Hadiri Paripurna DPRA Penyampaian Rekomendasi LKPJ 2025

Karena itu, ia meminta seluruh SKPA mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan agar penyerapan anggaran meningkat dan manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Senada dengan itu, anggota Satgas DPRA Yahdi Hasan menegaskan pentingnya membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRA dalam merumuskan serta mengawal kebijakan pembangunan Aceh.

Menurutnya, percepatan realisasi Dana TKD harus menjadi prioritas seluruh SKPA agar setiap program pembangunan berjalan sesuai jadwal dan tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran.

Baca Juga: DPRA Perkuat Sinergi dengan KPK RI, Tegaskan Komitmen Cegah Korupsi dan Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih di Aceh

Yahdi juga berharap Sekretaris Daerah Aceh dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk meminimalkan berbagai hambatan administratif, khususnya yang berkaitan dengan proses kualifikasi pelaku usaha dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

Ia menilai penyederhanaan proses administrasi yang tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas akan membantu mempercepat pelaksanaan kegiatan tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.

Selain membahas realisasi anggaran, rapat koordinasi tersebut juga menjadi ajang evaluasi terhadap kesiapan masing-masing SKPA dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di Aceh, terutama memasuki musim hujan.

DPRA berharap koordinasi lintas sektor terus diperkuat sehingga setiap program pembangunan, penanggulangan bencana, serta pemanfaatan Dana TKD dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Aceh.