DPRK Aceh Utara dan Pemkab Sepakati Perubahan KUA dan PPAS APBK 2026

DPRK Aceh Utara dan Pemkab Sepakati Perubahan KUA dan PPAS APBK 2026
Proses penandatangan KUA dan PPAS APBK 2026. Foto: HO/For KOALISI.co.

KOALISI.co - DPRK Aceh Utara menggelar Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Jumat (18/9/2026), dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2026, sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Utara.

Rapat dipimpin Ketua DPRK Aceh Utara Arafat, SE., MM, dan dihadiri Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi, S.I.Kom, para Wakil Ketua dan Anggota DPRK, Sekretaris Daerah, unsur SKPK serta undangan lainnya.

Anggota Banggar DPRK Aceh Utara, Amiruddin, S.I.An., dalam laporannya menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi hasil pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS. Rekomendasi tersebut meliputi optimalisasi PAD, peningkatan pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Khusus sektor infrastruktur, Banggar mendorong peningkatan dan pengaspalan sejumlah ruas jalan di berbagai kecamatan, pembangunan serta perbaikan jembatan, termasuk akses jalan yang mengalami kerusakan. Banggar juga memberikan perhatian terhadap pembangunan ruang rawat inap Puskesmas Lapang serta percepatan pemulihan lahan persawahan masyarakat terdampak banjir.

Baca Juga: Tiga Tahun Nunggak, DPRK Aceh Utara Minta PEMA dan PGE Lunasi PI 10 Persen

Banggar turut menekankan agar usulan yang telah disepakati melalui Musrenbang dapat diakomodasi secara maksimal dalam RKPD sehingga pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Seluruh rekomendasi tersebut telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Utara dan menjadi bagian dari penyempurnaan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBK Tahun Anggaran 2026.

Usai penyampaian laporan Banggar, dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Wakil Bupati Aceh Utara dan Pimpinan DPRK Aceh Utara tentang Perubahan KUA dan PPAS APBK Tahun Anggaran 2026.

Pimpinan DPRK berharap kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2026, serta dapat mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Komentar

Loading...