Menanggapi hal tersebut, Haji Uma menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, agar segera menyelesaikan proses administrasi yang masih tertunda, guna mempercepat pengoperasian jalan tol yang sangat dinantikan masyarakat Aceh.

“Tol ini merupakan akses pembangunan yang telah lama ditunggu oleh masyarakat. Kehadirannya sangat penting untuk memangkas waktu tempuh dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Aceh,” ujar Haji Uma.

Ia juga menekankan pentingnya pengawalan yang konsisten terhadap seluruh proyek strategis nasional di Aceh serta mendorong keterlibatan aktif dari berbagai elemen, mulai dari pemerintah daerah, tokoh adat, hingga budayawan.

Baca Juga: Haji Uma Fasilitasi Pasien Liver Berobat ke Rumah Sakit di Aceh Utara

“Kita mengapresiasi langkah Dinas Pertanahan Aceh, khususnya terkait pembebasan lahan untuk PSN. Ke depan, edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan mengenai nilai lahan dalam skala pembangunan, dengan melibatkan semua pihak,” lanjut Haji Uma.

Ia menambahkan, meskipun penilaian harga tanah dilakukan oleh KJPP dan diserahkan kepada TP2T, kehadiran Dinas Pertanahan Aceh tetap sangat penting sebagai representasi Pemerintah Aceh yang berperan sebagai koordinator dalam proses pembebasan lahan proyek nasional.

Selain proyek Tol Sigli–Banda Aceh yang membentang di wilayah Aceh Besar dan Pidie dengan luas sekitar 965 hektare—namun baru 27,4 persen atau 112 hektare lahan yang tuntas—rapat juga membahas perkembangan sejumlah PSN lainnya di Aceh.

Baca dihalaman selanjutnya >>>