KOALISI.co - Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Komisi II DPR RI dalam memperjuangkan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Dalam kunjungan kerja Komisi II ke Banda Aceh, Jumat (25/7/2025), muncul wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mengkaji kemungkinan menjadikan Dana Otsus sebagai kebijakan permanen, guna memastikan pembangunan berkelanjutan di Aceh.

Pertemuan ini berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Aceh, Wakil Ketua DPRA, Plt Sekda Aceh, Kajati Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, akademisi, serta para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Rombongan Komisi II dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf.

Dalam forum tersebut, Wagub Fadhlullah menegaskan bahwa Dana Otsus masih menjadi sumber utama pembangunan Aceh. Ia menjelaskan bahwa 77 persen belanja pemerintah Aceh berasal dari dana transfer pusat, termasuk Dana Otsus.

Baca Juga: Wakil Gubernur Aceh Temui Sekjen MUI, Bahas Status Tanah Wakaf Blang Padang

“Dana Otsus telah menggerakkan banyak sektor, terutama pelayanan dasar. Kami berharap Komisi II dapat memperjuangkan perpanjangan, bahkan permanenisasi Dana Otsus Aceh,” ujar Fadhlullah.

Kepala BPKA Aceh dan Kepala Bappeda Aceh juga memaparkan urgensi keberlanjutan Dana Otsus. Mereka menekankan bahwa tanpa dana tersebut, akan terjadi perlambatan signifikan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Direktur RSUD Zainoel Abidin menambahkan bahwa Dana Otsus sangat berperan dalam mendukung layanan kesehatan, terutama di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit rujukan tingkat provinsi.

Baca Juga: Wagub Aceh Hadiri Peluncuran Program Akselerasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tenaga Medis

Menanggapi paparan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Dede Yusuf, menyatakan bahwa Aceh tidak boleh diperlakukan berbeda dibanding daerah lain.

“Jika Papua mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, maka Aceh pun berhak atas hal yang sama. Kami siap membentuk Panja dan membuka pembahasan lebih lanjut mengenai permanenisasi Otsus,” katanya.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI lainnya, antara lain Deddy Yevri Hanteru Sitorus (PDIP), H. Mohammad Toha (PKB), Heri Gunawan (Gerindra), Ahmad Heryawan (PKS), dan Aria Bima (PDIP). Mereka mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Otsus dan menyatakan kesiapan membentuk Panja khusus untuk Aceh.

Baca Juga: Mutiara Raya FC Juarai Turnamen Wagub Aceh Cup, Fadhlullah Serahkan Piala Pemenang

“Otsus tidak hanya perlu diperpanjang, tetapi juga dipermanenkan. Ini sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah Aceh dan komitmen nasional terhadap keadilan dan integrasi,” ujar Aria Bima.

Wakil Gubernur Fadhlullah menyambut baik dukungan dari para anggota dewan. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Aceh siap melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) lanjutan bersama Komisi II dan kementerian terkait di Jakarta.

“Kami ingin memastikan suara Aceh benar-benar diperjuangkan di tingkat nasional. Terima kasih atas komitmen tulus dari Komisi II DPR RI,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan aspirasi, termasuk minimnya keterwakilan putra-putri Aceh di lembaga pendidikan kedinasan seperti Akpol dan IPDN. Selain itu, persoalan status lima desa di Gayo Lues yang masih berada dalam kawasan hutan juga menjadi sorotan, meskipun desa-desa tersebut telah dihuni selama puluhan tahun.

Isu mahalnya tiket pesawat ke Aceh turut dibahas. Wagub Fadhlullah meminta perhatian pemerintah pusat agar menanggapi persoalan ini secara serius.

“Saat hari besar, harga tiket dari Jakarta ke Aceh bisa mencapai Rp12 juta. Padahal rakyat Aceh pernah menyumbang emas untuk membeli pesawat pertama Garuda Indonesia. Ini harus jadi perhatian,” ujar Fadhlullah. []