KOALISI. Co - Korps HMI Wati (KOHATI) Badko HMI Aceh menyatakan sikap tegas terhadap polemik perampasan Pulau 4 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. KOHATI menyatakan sengketa ini bukan sekadar persoalan batas administratif, melainkan menyangkut kedaulatan wilayah, identitas sejarah, dan harga diri Aceh, Sabtu (14/06/2025).

Melalui Ketua Umum KOHATI Badko Aceh, Amelda Rizky menyatakan, KOHATI adalah organisasi perempuan yang berakar kuat pada nilai perjuangan dan intelektualitas, KOHATI menegaskan bahwa perempuan Aceh harus memahami pentingnya mempertahankan wilayah, karena di dalamnya terletak marwah yang tak bisa digadaikan. Pulau 4 bukan sekadar daratan kecil di ujung peta, melainkan bagian dari tubuh Aceh yang telah lama menjadi milik Aceh, baik secara historis maupun administratif.

Baca Juga: Pengalihan Empat Pulau Aceh ke Sumut, HMI: Ancam Martabat Aceh dan Mengkhianati Otonomi Khusus

‘’Potensi sumber daya alam seperti migas bukanlah satu-satunya alasan kami bersuara. Pulau 4 menyimpan banyak sektor strategis: perikanan, pariwisata, pertahanan wilayah, dan potensi ekonomi maritim lainnya. Lebih dari itu, wilayah tersebut adalah simbol keberadaan dan kebanggaan masyarakat pesisir Aceh,’’ ujar Amelda.

Mereka menilai bahwa diamnya Pemerintah Pusat atas konflik ini justru membuka ruang bagi perampasan wilayah yang sistematis. KOHATI Badko Aceh mendesak Pemerintah Aceh untuk tidak bersikap lunak. Ini bukan saatnya bersikap pasif. Ini waktunya menunjukkan bahwa Aceh masih punya nyali.

Baca Juga: Forbes DPR-DPD RI Aceh Desak Presiden Batalkan SK Mendagri Terkait Empat Pulau di Singkil

‘’Kepada seluruh perempuan Aceh, kami mengajak untuk bersatu menjaga tanah air kita. Jangan biarkan satu inci pun wilayah kita berpindah tanpa suara. Kita adalah generasi Cut Nyak Dien, dan perjuangan menjaga tanah ini adalah bagian dari identitas kita, Perempuan Paham Wilayah, Paham Marwah, Pulau 4 Harus Kembali ke Pangkuan Aceh,’’ tutup Amelda.